Begitu kata Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi menanggapi pengakuan Bahlil soal kekeliruan pemerintah mengakibatkan konflik di Rempang saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI yang membahas investasi Rempang, di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (2/10). “Bahlil akui pemerintah keliru tangani konflik Rempang. Tidak cukup hanya akui minta maaf, harus gentleman, mundur,” kata…
Pasalnya, Bahlil menyatakan bahwa hanya akan “menggeser” warga Pulau Rempang ke Tanjung Banon. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan, para menteri Kabinet Indonesia Maju telah melanggar hak konstitusional warga Rempang yang sudah tinggal di sana selama puluhan tahun. Sebab, atas nama investasi, hak hidup dan hak atas tanah ulayat warga Rempang…
Pakar Strategic Communication Mass, Tuhu Nugraha pun menyarankan seharusnya pemerintah melakukan mitigasi untuk menghentikan penyebaran hoax terkait Rempang. Jika dibiarkan, kata dia, akan menyebabkan perpecahan dan konflik sosial di tengah masyarakat. “Sebaiknya yang dilakukan pemerintah adalah pertama memberikan informasi tandingan untuk menjelaskan dan mengklarifikasi. Selain itu pernyataannya mesti lebih simpatik, pesan yang dikedepankan harus sentuh…
Menteri Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil langsung terjun ke lapangan. Minggu malam lalu. Sang Menteri datang ke rumah tokoh Melayu di Rempang, Gerisman. Setelah Magrib. Sampai sekitar pukul 21.00. Besoknya, Minggu siang, komunikasi dilanjutkan di meja makan siang. Sang menteri yang mentraktir mereka. Kali ini disertai pejabat terkait di pusat maupun daerah. Lokasinya…
Surat tertanggal 21 September 2023 tersebut bernomor 0802/KAKI/IX/2023, perihal dugaan tindak pidana penggalangan masa yang menyebabkan kerusuhan di Rempang, Batam. Tujuan surat kepada Jaksa Agung RI, Sanitiar Burhanuddin dan ditembuskan ke Presiden Joko Widodo, Menko Polhukam Mahfud MD, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Ketua KPK Firli Bahuri. Ketua Umum KAKI Arifin Nur Cahyono membenarkan…
Salah satu wilayah yang dituju yakni Panti Jompo Titian Kasih dan Yayasan Tunas Karya Sembulang. Kabiddokkes Polda Kepri Kombes dr. Muhammad Haris dan Karumkit Bhayangkara Batam Pembina dr. Rr. Novita Wahyu Handayani, meninjau dan langsung melayani para masyarakat. Masyarakat sendiri mulai diperiksa dari pengobatan umum, pemeriksaan laboratorium sederhana untuk mengukur kadar kolesterol, gula darah, dan…
Hal itu disampaikan oleh Managing Director Political Economy and Policy Studies Anthony Budiawan acara Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita bertemakan “Pulau Rempang : Investasi, Hak Adat dan HAM”, Minggu malam (17/9). Anthony mengurai perjalanan investasi di Pulau Rempang ini, dari lobi PT MEG mengirim surat ke Pemko Batam dan BP Batam untuk kembali…
Adapun, koalisi masyarakat sipil yang bergabung dalam solidaritas ini yaitu KPA Agraria, PGI, Dompet Dhuafa, LBH APIK, YAPPIKA, Yayasan Pulih, Solidaritas Perempuan, Gusdurian, Lokadaya, YLBHI, LBH Pekanbaru, WALHI Nasional, WALHI Riau dan yang lainnya. Posko beralamat di Kantor LHKP PP Muhammadiyah, Gedung Pusat Dakwah PP Muhammadiyah Jalan Menteng Raya, Nomor 62, Jakarta. “Posko Rempang yang…
Tragedi Pulau Rempang memperlihatkan watak negara dalam mendorong akselerasi investasi melalui pendekatan keamanan untuk memastikan kelancaran pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). “Kepentingan rakyat nyata-nyata ditempatkan di bawah kepentingan investasi dan PSN,” kata Peneliti HAM dan Keamanan Setara Institute Ikhsan Yosarie lewat keterangan tertulisnya, Jumat (15/9). Oleh karena itu, SETARA Institute mengecam keras tindakan represif yang…
Tokoh Perempuan Provinsi Kepulauan Riau yang juga Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kepulauan Riau, Suryani, mengaku prihatin atas peristiwa yang terjadi ini. “Dengan banyaknya anak-anak yang terdampak gas air mata, itu akan meninggalkan trauma bagi anak dan pemerintah harus bertanggung jawab dalam memulihkan mental anak-anak di Rempang ini,” kata Suryani, lewat keterangan…