Pernyataan itu disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, usai menyaksikan penandatanganan kerjasama dengan Kemenko Polhukam, di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (3/10).
“Nggak bisa intervensi lembaga peradilan. Seperti saya bilang tadi, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, bebas, tidak boleh dipengaruhi siapapun,” kata Anwar.
Dia juga menjelaskan, banyak putusan MK yang menimbulkan polemik di publik, karena di antara pihak-pihak yang berperkara kerap tidak puas dengan putusan yang dikeluarkan.
“Putusan hakim itu jelas, bukan hanya yang mengenai Ciptaker. Semua putusan itu hampir menimbulkan pro dan kontra. Ada yang puas, ada yang tidak puas,” tambahnya.
Meski begitu dia memastikan putusan perkara uji materiil Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu akan diputus tanpa diintervensi pihak di luar MK.
“Lihat saja deh, ikuti saja terus,” tutup adik ipar Presiden Joko Widodo itu.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
